Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

    • Posted: 17-Oct-2018
    blog image

    Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

    Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perlindungan dan jaminan sosial.     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang perlindungan dan jaminan sosial menyelengarakan fungsi :

    1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    3. Pendistribusiantugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undanganuntuk kelancaran tugas;
    4. Pelaksanaan proses rekomendasi ataupun legalitas terkait pelayanan administrasi lingkup bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
    5. Pengoordinasian, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian pengelolaan data dan informasi PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial);
    6. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman standar teknis serta sosialisasi dalam rangka perlindungan, pemulihan dan reintegrasi sosial korban bencana alam ataupun korban bencana sosial, Orang Terlantar dan pemberian Jaminan dan Bantuan Sosial;
    7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatanpelayanan jaminan sosial keluargaserta sinkronisasi dan integrasipenanganan Program Keluarga Harapan (PKH);
    8. Pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan logistik, bagi korban bencana alam;
    9. Pengoordinasian kegiatan lintas sektoral dalam menyelenggarakan sosialiasi terhadap standar operasional dalam pencegahan, penanganan korban bencana sosial,politik, dan ekonomiserta melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH;
    10. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan data fakir miskin dan data PMKS serta pemuktahiran data secara berkelanjutan;
    11. Pengordinasian dan penyelenggaraan kerjasama kemitraan dengan Migran CARE dan Lembaga Sosial terkait kegiatan perlindungan sosial dan peningkatan jaminan sosial bagi keluarga Migran di bawah binaan imigrasi;
    12. Penyelenggaraan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan traumabagi korban bencana alam ataupun korban bencana sosial;
    13. Pengoordinasian penyelenggarakan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraanjaminan sosial keluarga;
    14. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pelatihan bagi tenaga perlindungan dalam rangkapendampingan dalam penyaluran jaminan dan bantuan sosial;
    15. Pengoordinasian terkait mengembangkan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemulihan, reintegrasi sosial serta pemberian bantuan sosial;
    16. Pelaksanaan analisis dan kajian atas perkembangan kebijakan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan bekerjasama lintas sektoral dengan instansi terkait untuk harmonisasi kebijakan antar daerah Kabupaten/Kota; dan/ataupundengan Provinsi;
    17. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    18. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
    19. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
    20. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

     

    Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawakan 3 (tiga) Seksi meliputi

    1. Seksi perlindungan sosial korban bencana alam,
    2. Seksi perlindungan sosial korban bencana sosial dan
    3. Seksi jaminan sosial keluarga.